Mensos dan PBNU Geguruh Usulan Dedi Mulyadi: Vasektomi Tak Jadi Syarat untuk Mendapat Bansos

Kaweden MYID - Saran Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi supaya syarat mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) adalah melakukan vasektomi, dibantah oleh petinggi pemerintahan serta organisasi keagamaan.

Vasektomi adalah bentuk kontrasepsi pria yang memotong dan menyegel saluran yang membawa pasokan sperma ke air mani. Vasektomi berisiko rendah dan biasanya dapat dilakukan secara rawat jalan dengan pembiusan lokal.

Penolakan tersebut berasal dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Jika dipaksakan, maka tidak diperbolehkan. Ini hanyalah bersifat himpunan. Menurut saya, ini belum lebih dari sekedar ide," ungkap Saifullah Yusuf pada hari Sabtu, 3 Mei 2025.

Berdasarkan pendapat Saifullah, penurunan Bansos bertujuan untuk mengamankan serta memperkuat ketahanan hidup golongan yang berisiko tinggi. Setiap bentuk dukungan ini memiliki standar tersendiri, contohnya bagi wanita hamil, balita, lanjut usia, dan individu dengan kebutuhan khusus.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyatakan bahwa program keluarga berencana (KB), meskipun telah berlangsung selama beberapa dekade, tetap tidak bersifat paksa.

"Program keluarga berencana telah berlangsung cukup lama dan hanyalah sebatas himbauan. Tidak terdapat elemen kepaksaan," ujar Saifullah.

PBNU Menolak

Sedangkan Ahmad Fahrur Rozi menyatakan, PBNU tidak mendukung usul Dedi Mulyadi, yakni penerima bansos disyaratkan melakukan vasektomi.

"Kami tidak mendukung pemaksaan vasektomi untuk penerima bansos," kata Fahrur kepada media, Sabtu (3/5/2025).

Di samping itu, beberapa ahli agama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan vasektomi sebagai haram, tetapi sekelompok ahli agama lainnya berpendapat bahwa tindakan tersebut boleh atau mubah untuk dilaksanakan.

"Sebab dalam kasus vasektomi, para ulama memiliki pandangan yang belum seragam dan sebagian besar dari mereka melarang jika tujuannya adalah pencegahan kehamilan secara keseluruhan. Namun, metode kontrasepsi lainnya diizinkan," jelas Fahrur.

Kepala Ponpes ANNUR 1 Bululawang, Malang, Jawa Timur mengatakan bahwa pihak pemerintahan tak dapat memaksakan warga setempat untuk menjalani prosedur vasektomi.

Fahrur mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak memaksakan tindakan vasektomi karena hal tersebut berhubungan dengan aspek kehalalan atau kethaliban yang dipandang suci oleh keyakinan masing-masing warganya di Indonesia.

Dia menyarankan agar pemerintah hanya perlu memberitahu masyarakat untuk ikut dalam program Keluarga Berencana (KB). "Menurut saya hal tersebut sebaiknya dipertimbangkan, kalau memang ingin memberikan bantuan sosial (bansos), cukup dimulai dari program KB saja," ungkap Fahrur.

Pengendalian Kelahiran

Ide yang diajukan oleh Dedi Mulyadi adalah supaya vasektomi dijadikan salah satu persyaratan dalam menerima bansos, dengan alasan bahwa angka kelahiran pada kelompok keluarga tidak mampu harus dikelola serta menjamin pembagian bantuan dari pemerintah jauh lebih merata.

"Bantuan dari pemerintah selanjutnya akan disatukan dengan program Keluarga Berencana (KB). Harap pastikan bahwa jika kesehatan dan kelahiran telah ditanggung oleh negara, jangan biarkan ukuran jumlah anggota keluarganya juga menjadi tanggungan negara," ungkap Dedi pada hari Selasa (29/4/2025).

Usulan dari Dedi Mulyadi diajukan dengan alasan utamanya adalah pengamatannya terhadap banyaknya keluarga kurang mampu yang melakukan persalinan lewat prosedur sesar, meskipun biaya untuk itu cukup mahal yaitu kisaran Rp 25 juta tiap kali tindakan.

Kelolaan jumlah populasi di Indonesia memang penting dan sudah sejak lama diterapkan lewat program Kependudukan Berencana mulai tahun 1967.

Setelah mencapai kesuksesan, program keluarga berencana mengalami penurunan mulai era Reformasi tahun 1998, menyebabkan angka pertumbuhan populasi di Indonesia meningkat secara signifikan.*

Anda telah membaca artikel dengan judul Mensos dan PBNU Geguruh Usulan Dedi Mulyadi: Vasektomi Tak Jadi Syarat untuk Mendapat Bansos. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.