SMP Negeri 18 Cirebon Diajukan Sebagai "Sekolah Rakyat" Oleh Kemensos Karena Penurunan Drastis Jumlah Siswa
Ruang Baca News, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon mengusulkan SMP Negeri 18 Kota Cirebon sebagai lokasi calon Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Sekolah ini diciptakan khusus bagi kelompok masyarakat kurang mampu serta sangat tidak mampu, menggunakan model akomodasi dalam sekolah (asrama), di mana seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyandi menyatakan bahwa Kementerian Sosial sudah melaksanakan pemeriksaan awal pada SMP Negeri 18.
Walaupun luasan tanah untuk sekolah belum mencapai standar ideal, tetapi fasilitas gedung yang telah ada memberikan keuntungan tersendiri.
Walaupun lahan yang tersedia memang tidak sesuai atau cukup berdasarkan syarat sekitar 2 hektar, tetapi di SMP 18 hanya terdapat 6.000 meter persegi.
Namun dari segi fisik, gedung tersebut telah ada dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kementerian," ungkap Agus dalam pernyataan tertulisnya pada hari Sabtu, 26 April 2025.
Menurut Agus, pilihan jatuh pada SMP 18 sebab ada penurunan jumlah murid serta letaknya yang dianggap memiliki posisi strategis dari sudut pandang sosial.
Namun, agar dapat mewujudkan rencana itu, Pemerintah Kota pun sudah merencanakan pemindahan sejumlah murid dari SMP Negeri 18 ke sekolah-sekolah yang berdekatan seperti SMP 3 atau SMP 13.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat itu, SMP 18 akan digabung atau dimerger dengan yang terdekat aja di situ, seperti SMP 3 atau 13,” ucapnya.
Program Sekolah Rakyat adalah prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk memberantas kelompok kemiskinan berkelanjutan dan membimbing masyarakat kurang mampu ke arah kesejahteraan yang lebih stabil.
Sekolah ini akan diurus secara langsung oleh Kemensos dan berfokus pada siswa dari keluarga tidak mampu yang sudah tercatat dalam Database Terpadu Sosial Ekonomi (DTSE).
"Calon pelajar tersebut adalah anak dari keluarga tidak mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan finansial dan akan ditanggung sepenuhnya melalui program asrama sekolah ini, segala fasilitas disediakan oleh pemerintah," terangkan dia.
Agus menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Sekolah Rakyat akan memiliki perbedaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal, sebabnya dikendalikan secara langsung oleh Kementerian Sosial dan dirancang mirip dengan pesantren atau sebuah asrama untuk para pelajar.
"Sistemnya adalah menginap di asrama, sehingga tidak perlu khawatir tentang biaya transportasi, biaya makan, semuanya sudah tersedia di sana, seperti itu ide konsepnya," ujarnya.
Di luar SMP 18, tempat cadangan lain yang diajukan oleh Pemerintah Kota adalah daerah kolam oksidasi di zona CUDP Kesenden.
Akan tetapi, tempat itu belum mempunyai struktur gedung jadi kemungkinan terwujudnya dianggap kurang besar.
"Memang cuma kosong dan belum ada bangunan, makanya agak sulit. Apalagi di sini terdapat SMP 18 dimana jumlah siswa telah mengalami penurunan," katanya.
Agus menyebutkan bahwa implementasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon mungkin hanya bisa dimulai pada tahun ajaran 2026, sebab fokus untuk tahun 2025 ada pada wilayah-wilayah yang telah mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Sosial. (*)
Laporan oleh Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
Anda telah membaca artikel dengan judul SMP Negeri 18 Cirebon Diajukan Sebagai "Sekolah Rakyat" Oleh Kemensos Karena Penurunan Drastis Jumlah Siswa. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.
Gabung dalam percakapan