Sederet Menteri Kabinet Merah Putih Tuai Kontroversi Menurut Riset di Media Sosial

Ruang Baca News - Saat ini, platform media sosial telah berubah menjadi arena evaluasi bagi masyarakat atas performa pemerintahan, terkhusus untuk para menteri yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam Kabinet Merah Putih.

Penilaian tersebut dijalankan oleh Indonesia Social Insight (IDSIGHT), yang mengkaji respons para pengguna media sosial terhadap akun-akun resmi dari menteri/ kepala lembaga ataupun akun departemen/lembaga. Materi peninjauan meliputi kiriman di platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, serta TikTok dalam periode antara 6 sampai dengan 15 April tahun 2025.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

Hasilnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mendapat nilai paling negatif hingga mencapai 75,3 persen. Menurut Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa penilaian terhadap Hasan Nasbi terpotret ketika ada gelombang demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU TNI menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi seperti masa Orde Baru. Disusul teror pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Hal itu menimbulkan keprihatian banyak pihak.

"Dalam penilaian setengah tahun keberadaan pemerintahan Prabowo-Gibran, bidang komunikasi publik serta berbagai kontroversi terkait dengan menteri-menteri mereka harus diperhatikan untuk penyempurnaan," jelas John Santosa dari Jakarta pada hari Jumat (25/4).

Beberapa nama lain yang menerima kritikan selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rentang waktu enam bulan ini hampir sama dengan sebelumnya. Nama-namanya adalah: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia (71,6%), Menteri Desa dan Pembangunan Wilayah Terpencil Yandri Susanto (67,2%) serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8%).

John Santosa menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengakui ketidaksiapan beberapa pengikutnya, banyak di antaranya merupakan wajah-wajah baru dalam pemerintahan. Hal ini sering kali menghasilkan kesalahan komunikasi serta menciptakan interpretasi negatif dari masyarakat.

“Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan para jurnalis senior di Hambalang, yang sekaligus menepis pandangan bahwa Prabowo anti-kritik dan bakal membungkam media,” tandas Johan.

Prabowo juga berkali-kali menekankan perlunya menyampaikan secara tepat kepada publik terkait program prioritas dan apa-apa yang telah dicapai pemerintah. “Dalam gebrakan awal pemerintahan, Prabowo meluncurkan program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG), serta kebijakan efisiensi anggaran,” jelas Johan.

Salah satu program prioritas lain yang harus dipromosikan secara lebih luas adalah pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih serta penyelesaian konstruksi 3 juta hunian. "Kebijakan mengenai koperasi memerlukan pembaruan citra dan pemerintah juga mesti meninjau ulang pelajaran berharga dari eksistensi KUD (koperasi unit desa) dan BUMDES (badan usaha milik desa)," jelaskan Johan.

Penciptaan cooperatives di tingkat desa adalah tanggung jawab dari Menkop Budi Arie bersama dengan Mendes Yandri Susanto, juga didukung pula oleh para menteri lain termasuk salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sedangkan program pembangunan 3 juta unit hunian dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Para tokoh tersebut dipandang sebagai hal yang kontroversial sehingga diperlukan kewaspadaan untuk mencegah dampaknya terhadap keputusan pemerintahan," tambah Johan. Maruarar mendapat penilaian negatif sebesar 64,1%, sementara Trenggono mencapai angka 50,3%. Selain mereka, Menteri HAM Natalius Pigai juga menuai opini negatif dengan presentase 55,1%.

Beberapa nama lain yang menerima evaluasi kurang baik termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (dengan 57,7%), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (sebanyak 52,8%) serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (yang mencapai 47,5%).

"Masih banyak orang yang berminat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, terlebih pada saat ini dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja," tambah Johan. Setelah adanya kekhawatiran dari peserta pendaftaran, Pemerintah pun mengambil keputusan untuk mempercepat jadwal penempatan Calon Pegawai Negeri Sipils.

Runtutan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah menjangkiti bidang perindustrian teksil; hingga pabrik raksasa seperti Sritex juga merasakan getaran dari hal tersebut. Konflik perdagangan yang disulut oleh kebijakan tariff balasan yang dirilis oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditakuti akan memberikan dampak negatif kepada industri tenaga kerja intensif. (*)

Anda telah membaca artikel dengan judul Sederet Menteri Kabinet Merah Putih Tuai Kontroversi Menurut Riset di Media Sosial. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.