Regenerasi Kepemimpinan PKS Kabupaten Cirebon: Antara Semangat Pembaruan dan Tantangan Konsolidasi Internal

Kaweden MYID– Mendekati akhir masa jabatan periode 2020-2025, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Cirebon sedang mengalami tahap penting.

Bukan sekadar rutinitas lima tahunan, pergantian kepemimpinan kali ini juga membawa semangat baru: regenerasi kader dan penyegaran struktur partai.

Wacana mendorong sosok-sosok muda ke posisi strategis mulai menguat di tubuh internal partai berlambang bulan sabit kembar ini.

Nasiruddin, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS di Kabupaten Cirebon, membenarkan ada tekanan besar untuk menyuguhkan seorang pemimpin baru yang lebih segar tapi masih memiliki pengalaman.

"Kita ingin ke depan DPD PKS dipimpin oleh kader-kader muda yang sudah cukup matang di lapangan. Perubahan harus dimulai dari dalam," ujar Nasirudin, belum lama ini.

PKS dikenal sebagai partai yang memiliki mekanisme internal yang ketat dalam proses kaderisasi. Untuk menentukan calon pimpinan DPD, sebanyak 16 nama diusulkan dari DPD ke DPW (tingkat wilayah), sebelum kemudian disaring menjadi delapan.

Walaupun belum mau menyebutkan semua nama yang termasuk dalam daftar pantauannya, Nasirudin menekankan bahwa memiliki pengalaman struktural adalah salah satu kriteria penting.

"Kami memandang para pemimpin muda yang terlibat, entah itu di DPC atau DPD, sungguh pantas untuk mendapatkan kesempatan. Pengetahuan dalam hal organisasi ini cukup berarti supaya struktur partai bisa tetap kokoh sekaligus maju," jelas dia.

Di sisi lain, meski antusiasme untuk regenerasi tetap terjaga, aspek-aspek internal pun masih mendapat perhatian. Seorang tokoh berpengalaman serta pemain kunci dalam upaya memperkuat strategi pemilihan PKS di Kabupaten Cirebon, yakni H Junaedi, ternyata tidak termasuk dalam daftar calon pimpinan yang baru. Malahan, ia diketahui masuk dalam "larangan" atau tidak diajukan kepada level regional.

Merespons isu itu, Nasirudin bersikap berhati-hati. Dia menekankan bahwa MPD hanya bertindak sebagai badan konsultasi dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terakhir.

"Kita hanya bertugas untuk memeriksa dan membahasnya saja, bukan yang memberikan keputusan terakhir. Mengenai daftar hitam, menurutku itu terlalu berlebihan. Segala sesuatu masih dalam proses konsultasi," katanya.

Walaupun suhunya internal sudah terasa hangat, Nasirudin mengingatkan bahwa jalannya proses masih sangat panjang. Untuk saat ini, PKS tetap menantikan agenda Musyarawah Nasional (Munas) yang nantinya akan memfasilitasi serangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) serta Musyawarah Daerah (Musda); lokasi utama untuk pemilihan ketua umum baru mereka.

"Bila terdapat formula yang berbeda dari kebiasaan, bisa jadi saya yang belum mendapatkan pembaruan. Namun demikian, penting untuk menghadapi hal ini dengan tenang dan semangat bersama," tegasnya. ***