PLN Menargetkan 5,1 GW PLTP Hingga 2034, Kebanyakan Dikerjakan oleh Swasta

KMI NEWS, JAKARTA — PT PLN (Perusahaan) bertujuan untuk mengembangkan sebuah pembangkit listrik berbasis energi panas bumi ( PLTP Bisa mencapai 5,1 Gigawatt (GW) sebelum tahun 2034.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, rencana tersebut tercantum dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru. Menurutnya, pembangunan PLTP berkapasitas 5,1 GW itu akan didominasi oleh produsen listrik swasta ( independent power producer /IPP).

"Pada kesempatan tersebut, porsi yang dimiliki oleh PLN hanya mencapai 11%, sementara itu bagian dari pengembangan swasta adalah 89% atau kira-kira 4,5 GW," jelas Darmawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).

Dia menjelaskan, dalam mengembangkan PLTP sebesar 5,1 GW, terdapat tahapan yang harus dilalui, mulai dari eksplorasi hingga operasi. Dia memerinci pengembangan PLTP memiliki tiga tahapan utama, yakni resources, reserve , dan production .

Darmawan mengatakan bahwa dalam prosesnya, PLN menghadapi berbagai tantangan terkait eksplorasi, perizinan, kehutanan, serta dinamika sosial di lapangan.

Akan tetapi, tantangan utama ada di fase konversi potensi sumber daya tersebut menjadi nyata. resource) menjadi cadangan reserve Sebab di dalam tahap tersebut akan dibor lubang untuk mengetahui tingkat kepanasan dari uap itu sendiri.

"Tentu saja mengubah resources menjadi reserve inilah resikonya yang paling tinggi karena exploration drilling Banyak sekali [risiko] yang terlibat, dan tingkat keberhasilannya hanya berkisar antara 30% sampai 40%, sehingga 60% sisanya akan mengalami kegagalan," jelaskan Darmawan.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa dalam menghadapi tantangan pengembangan PLTP, diperlukan risk-sharing antara pemerintah, PLN, dan pengembang. Dalam hal ini, telah dilakukan strategi percepatan pengembangan PLTP baik dari sisi pemerintah maupun PLN.

Menurut dia, strategi tersebut meliputi semua tahap, berawal dari eksplorasi sampai ke konstruksi. Darmawan menjelaskan bahwa pihak pemerintah sudah mengimplementasikan hal itu sebagai bagian daranya. price matrix dan pre-transaction agreement Yang dirancang oleh PLN bersama Kementerian ESDM untuk proyek WKP IPP berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 37/2018.

Selanjutnya, pemerintah mengumpulkan semua biaya yang dibutuhkan untuk aktivitas penjelajahan awal di area kepemilikan negara; dengan demikian, keseluruhan resiko dari proses pengeksplorasian menjadi tanggungan pemerintah.

Di samping itu, pemerintah menggelontorkan dana untuk kegiatan pengeboran di area operasional Badan Usaha Milik Negara serta perusahaan swasta, dengan begitu pemerintah bertanggung jawab atas sebanyak 50% biaya pengeboran secara keseluruhan.

Ini jelas bahwa pemerintah tersebut telah memiliki beberapa bentuk pendanaan. exploration "Di tempat di mana resikonya sangat besar," kata Darmawan.

Dari segi PLN, mereka sedang mengerjakan pengembangan kemitraan untuk area kerja panas bumi tersebut. Di dalam skema ini, mitra akan memegang tanggung jawab atas proses eksplorasi, sementara PLN yang berfokus pada pemrosesan izin proyek pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP).

Selanjutnya, PLN berkolaborasi pula dengan perusahaan milik negara lain seperti Pertamina Geothermal Energy dan Geo Dipa Energy, serta mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) binary. Di samping itu, PLN juga mendukung kemajuan masyarakat lewat program yang menargetkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan guna meredam potensi dampak sosial dari proyek PLTP tersebut.

"Dalam tahap pengembangan sumber daya panas bumi, PLN melaksanakan tugasnya sejalan dengan peraturan yang ada dan kita tetap bertekad untuk mengembangkan energi ramah lingkungan," ungkap Darmawan.

Anda telah membaca artikel dengan judul PLN Menargetkan 5,1 GW PLTP Hingga 2034, Kebanyakan Dikerjakan oleh Swasta. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.