Kemenkeu Capai Realisasi Anggaran MBG Senilai Rp3 Triliun Sebelum Waktu, Hingga 21 Mei 2025

KMI - Kemenkeu melaporkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG hingga tanggal 21 Mei 2025 telah menembus angka Rp 3 triliun. Sementara itu, pada akhir bulan April tahun sama, jumlahnya baru berada di posisi Rp 2,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa melalui APBN yang mencapai angka total Rp 3 triliun, program MBG sudah melayani sekitar 3.977.514 individu sebagai manfaat langsung, termasuk pelajar dan ibu hamil.

Jutaan individu yang menerima manfaat dari MBG itu diurus oleh 1.386 Unit Layanan Penyedia Gizi (ULPG) / Dapur Umum yang sudah aktif.

"Capaian Anggaran MBG hingga tanggal 21 Mei 2025 mencapai Rp 3,0 triliun dan jumlah SPPG atau dapur umum yang sudah aktif totalnya menjadi 1.386," ungkap Suahasil Nazara pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Mei 2025 di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).

Selanjutnya, Deputi Menteri Keuangan mengumumkan bahwa terdapat kenaikan jumlah peserta yang menerima Manfaat Berkelanjutan Gabungan dari 17,9 juta menjadi 82,9 juta orang di tahun 2025.

Awalnya, Suahasil menjelaskan bahwa penerima manfaat MBG mencakup 15,5 juta siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, yaitu dari Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (TPAUDA) sampai ke SMA. Selanjutnya, ada juga 2,4 juta orang yang merupakan ibu hamil, menyusui, serta anak usia dini.

Selanjutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menaikkan jumlah sasaran penerima menjadi 82,9 juta yang ditargetkan dapat dicapai pada Kuartal IV-2025.

"Harapan kami adalah 82,9 juta penerima tersebut akan segera dicapai pada Kuarter IV. Kami juga mengawasi Anggaran Pendanaan Negara (APBN) agar dapat memenuhi keperluan MBG," tandasnya.

Sebelumnya, kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa saat peluncuran formal program tersebut pada tanggal 6 Januari 2025, Program MBG sudah berhasil mendukung pemberian makan untuk sebanyak 570.000 siswa sekolah serta bekerja sama dengan 190 Unit Layanan Penyedia Gizi (ULPG) yang ada di seluruh 26 propinsi di Indonesia.

Hingga akhir Mei, telah terbentuk 1.295 SPPG di 38 propinsi. Menurut mereka, jika program MBG telah sepenuhnya beroperasi, diperlukan sekitar 30.000 SPPG untuk menjangkau sasaran 82,9 juta penerima manfaat.

Oleh karena itu, diperlukan penambahan anggaran MBG senilai Rp 50 triliun di atas jumlah anggaran yang ada yaitu Rp 71 triliun untuk mendorong percepatan pembangunan atau operasional SPPG. Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dadan mengatakan bahwa BGN juga bekerja sama dengan beragam entitas termasuk pemerintah lokal, departemen/badan negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta sektor swasta.

Anda telah membaca artikel dengan judul Kemenkeu Capai Realisasi Anggaran MBG Senilai Rp3 Triliun Sebelum Waktu, Hingga 21 Mei 2025. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.