Di Balik Pesona Kintamani: Air untuk Warga Setempat atau Pengunjung?

Setahun pelaksanaan Forum Air Dunia ke-10 Di Bali, pemerintah belum berhasil menyelesaikan beberapa tugas penting guna memastikan akses air yang terjangkau bagi warganya. Sebalinya, mereka cenderung berkonsentrasi pada pengembangan industri pariwisata daripada meningkatkan standar hidup masyarakat dengan menyediakan sumber air bersih yang dapat dijangkau semua orang. Kemungkinannya adalah upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga predikat "Best Island" di wilayah Asia-Pasifik seperti diberitahuolehkansuatuDestinAsian. Meskipun hal ini tampak jelas namun bertentangan serta tidak adil terhadap rakyat dan juga merugikan biodiversitas demi kelancaran proyek-proyek wisata.

Meskipun Bali dikelilingi lanskap perairan, wilayah pegunungan justru lebih mendominasi. Kintamani menjadi salah satu kawasan pegunungan yang paling dikenal. Meminjam topik kampanye yang digalakkan dalam laporan tahunan UN-Water pada 2025 bertajuk Laporan Pengembangan Air Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Air 2025 – Pegunungan dan gletser: Menara air, — pegunungan menjadi salah satu wilayah dengan air yang melimpah. Namun, area Kintamani dan sekitarnya, masih mengalami kendala.

Saya bekerja sebagai pekerja harian dan umumnya mencari air hingga pukul 8 malam. Sebab harga air cukup tinggi, antaraRp250ribu-Rp300ribu per bulan, maka uang untuk pendidikan dan keperluan rumah tangga menjadi berkurang... Saya I Nengah Yasa, warga lingkungan Konyel, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli.

Kritikan dari masyarakat setempat seperti yang tercantum dalam penelitian oleh Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center (LBH BWCC), sepertinya memberikan koreksi keras kepada pemerintahan. Meskipun sudah banyak aktivitas pariwisata, nyatanya masih ada penduduk lokal yang berjuangan untuk mendapatkan akses air bersih. Selain itu, ditemukan juga bahwa Pemkab Bangli melalui wilayah kecamatannya Kecamatan Kintamani tetap aktif dalam proses izin konstruksinya untuk proyek-proyek pengembangan Hotel, Restoran, dan Cafe (HoReKa). Tidak mengherankan jika para wisatawan serta korporasilah yang merasakan manfaat utama dari situasi tersebut.

• KLH Mengatakan Pulau Jawa dan Bali Telah Memasuki Tahap Krisis Air Bersih
• Sri Mulyani Mendukung Penanaman Modal untuk Pendanaan Air Minum dan Kebersihan Lingkungan
• Bappenas Berfokus pada Pencarian Solusi Pasokan Air Minum agar Program Makanan Bernutrisi Gratis Terwujud

Praktik Ketimpangan dan Dampaknya

Pada akhir Oktober 2024, Direktur Perumda Air Minum Tirta Danu Arta menyebutkan bahwa dari seluruh 24.398 pelanggan, terdapat 22.153 pelanggan rumah tangga yang telah menerima pasokan air. Menurutnya, 80% dari keseluruhan pelanggan merasa senang dengan performa Perumda ini. Berdasarkan Laporan Profil Kependudukan Kabupaten Bangli pada Februari 2023, dinyatakan bahwa jumlah kepala keluarga di kabupaten tersebut berjumlah sekitar 75.559. Jika mempertimbangkan laju peningkatan populasi Bangli tahun 2023 yaitu sebesar 0,38%, dapat diprediksi adanya sebanyak 75.846 rumah tangga di wilayah tersebut; dimana lebih dari setengah atau tepatnya mencapai 53.693 rumah tangga belum mendapatkan akses penuh kepada sumber air bersih. Diasumsikan juga jika persentase rasio kepuasan turun menjadi 75%, artinya 25% lainnya adalah konsumen aktif maupun tidak aktif yang kurang puas atas layanan penyedia jaringan distribusi air mereka.

Di samping itu, poin-poin dalam pernyataan sebelumnya masih menunjukkan adanya masalah dengan angka kasus diare yang cukup tinggi yaitu 2.469 kasus pada tahun tersebut, disebabkan oleh kurangnya akses ke air bersih. Meskipun kondisi di lapangan mengharuskannya mendapatkan penanganan lebih lanjut, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli justru menerima penghargaan TOP BUMD Awards 2024 berbentuk bintang 5.

Di sisi lain, prestasi industri pariwisata di Bangli mendapat sambutan positif, walaupun kebanyakan masyarakat tetap mengandalkan bidang pertanian. Sebagai fondasinya, sektor pertanian bertindak sebagai penggerak pokok dalam ekonomi Bangli dan berkontribusi secara signifikan. 27,31% dari seluruh Pendapatan Domestik Regional Bruto yang bernilai 7,91 triliun rupiah Pada tahun 2023 ini, para petani tetap mengalami hambatan besar untuk mendapatkan air bersih karena kurangnya fasilitas serta pengabaian pemerintah terkait hal tersebut.

Praktek di Kintamani menyebabkan wanita sering kali luput dari perhatian. Meskipun demikian, kaum hawa ternyata merupakan salah satu golongan yang paling merasakan dampaknya. Dalam posisi sebagai bagian dari keluarga, mereka banyak membantu pemimpin keluarga dalam mencari nafkah. Di lingkungan rumah, mereka juga bertugas melakukan pekerjaan rumah dan memastikan ketersediaan air bersih bagi keluarga. Untuk mereka yang memiliki kemampuan finansial cukup, bisa saja mendapatkan air ini dengan biaya tinggi. Sementara itu, bagi mereka yang kurang mampu, harus melalui medan jalanan sulit selama ratusan meter demi mendapat pasokan air bersih yang dibutuhkan.

...Mayoritas rumah memang belum tersambung ke PDAM dan masih mengandalkan penampungan air hujan dalam jering, seperti yang ada di Bayung Gede. Saya pun kerap kali merasakan kesulitan, kadang hanya mendapat akses air setiap dua hari sekali dengan waktu yang singkat yaitu sekitar 2 jam. Harga tiap kubiknya cukup tinggi pula. Semoga aspirasi warganya dapat disimak oleh Direktorat PDAM, Widantri dari Lingkungan Konyel, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli merupakan nama Luh Putu yang berasal dari desa tersebut.

Menjalankan Janji Terkait Kekayaan Air

Negara mengamankan hak masyarakat akan air untuk mencukupi keperluan dasar harian mereka dalam mendukung gaya hidup sehat serta bersih. Hal ini meliputi volume yang memadai, mutu yang unggul, keselamatan konsumsi, berkelanjutan penggunaanya, dan harganya yang terjangkau. Hal ini adalah salah satu bagian dari Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Di dalam Pasal 8 Ayat (2) di undang-undang yang sama juga dinyatakan bahwa "keperluan dasar sehari-hari" harus menjadi prioritas pertama dalam memastikan hak terhadap sumber daya air.

Kasus di Kintamani tampak sebagai tanda panjang tentang bagaimana hak warga atas sumber daya air diremehkan oleh negara. Hal ini tak hanya terjadi di Bali; banyak area lain di seluruh Indonesia juga merasakan dampak sama, dimana janji pemerintah baik pusat maupun lokal untuk memberikan akses kepada air bersih serta berkualitas belum mencukupi standarnya. Bahkan ironinya adalah bahwa penduduk di beberapa tempat itu jarang mendapatkan perhatian publik atau media, mereka tinggal dengan ancaman proyek-proyek besar (dengan dalih penting bagi bangsa), namun nyatanya cenderung lebih menguntungkan bisnis dan orang-orang kuat saja. Saatnya sudah datang bagi para pejabat untuk melakukan reformasi administratif dan politik supaya hak atas air betul-betul menjadi kepunyaan rakyat, bukannya barang dagangan sembarangan.

Kondisi saat ini menggarisbawahi betapa pentinya melakukan penilaian lingkungan dan sosial komprehensif pada setiap projek wisata, lebih-lebih lagi di daerah-daerah strategis semacam Kintamani. Sebelumnya, pertumbuhan sektor pariwisata umumnya berlangsung tanpa adanya prosedur tanggung jawab yang cukup, sehingga implikasinya bagi pasokan air minum, kemajuan penduduk lokal, serta ketidaksamaan sosial jarang diperhatikan dengan serius. Kurangnya tinjauan mendalam malah menciptakan ketidaksetARAan dan meningkatkan jurang antara tujuan para pemodal dengan hak-hak elemen masyARAKAT tempatan.

Pihak pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan pengembangan mereka dengan fokus yang lebih luas daripada hanya mencapai pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Selain itu, penting untuk memverifikasi apakah kebutuhan pokok warga negara seperti hak atas sumber daya air telah sepenuhnya dipenuhi serta dijaga.

Anda telah membaca artikel dengan judul Di Balik Pesona Kintamani: Air untuk Warga Setempat atau Pengunjung?. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.