Ruang Baca News.CO.ID, BEIJING -- China telah memasuki tahap baru dalam mengatur sumber daya energi. Negara ini semakin berkurang ketergantungannya pada pembangkit listrik tenaga uap batubara dan sekarang fokus lebih banyak pada produksi energi hijau melalui pemanfaatan panas surya serta angin.

"Di kuarter awal tahun 2025, tenaga sumber terbarukan seperti matahari dan angin memproduksi sebesar 74,33 juta kilowatt, yang membuat jumlah keseluruhan dari daya jaringan mencapai 1.482 miliar kilowatt," demikian disampaikan oleh Badan Energi Nasional China melalui suatu pernyataan resmi mereka.

Dia mengatakan hal itu melebihi "produksi energi termal untuk kali pertama (menyentuh 1.451 juta kilowatt)," meskipun tidak menjelaskan apa saja yang tercakup dalam kategori tersebut.

Menurut Agence France-Presse China, produsen gas rumah kaca dengan skala global tertinggi, sudah menegaskan komitmennya untuk memangkas emisi karbon sebelum tahun 2030 serta meraih status nol bersih karbon pada tahun 2060.

Walau dahulu China menghasilkan kebanyakan energinya dari batubara, negeri tersebut kini memproduksi tenaga surya dan angin melebihi dua kali lipat dibanding total produksi global keseluruhan, sesuai dengan penelitian yang dirilis pada tahun kemarin.

Pada hari Rabu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan bahwa usaha China dalam menghadapi perubahan iklim "tidak akan berkurang... tidak peduli seberapa bergulirnya keadaan di panggung dunia," sesudah Presiden AS Donald Trump merinci pencabutan partisipasi Amerika Serikat dari Kesepakatan Kebijakan Iklim Paris.

Xi juga menyatakan bahwa Tiongkok berencana merilis janji baru tentang perubahan iklimnya untuk tahun 2035, yang akan dipaparkan sebelum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 30) pada November mendatang di daerah Amazon Brazil. Ia menambahkan bahwa komitmennya tersebut bakal meliputi seluruh jenis gas rumah kaca, tidak terbatas hanya pada karbon dioksida saja.

China telah mencapai terobosan baru dalam penyimpanan energi terbarukan, dengan kapasitas penyimpanan terpasangnya melebihi 70 juta kilowatt pada tahun 2024.

Pada akhir tahun 2024, total kapasitas terpasang proyek penyimpanan energi baru di Tiongkok akan mencapai 73,76 juta kilowatt, meningkat lebih dari 130% dibandingkan akhir tahun 2023, dan durasi penyimpanan energi rata-rata akan menjadi 2,3 jam, meningkat sekitar 0,2 jam sejak akhir tahun 2023, menurut China Daily.

"Pengolahan Energi Baru" merujuk kepada teknologi yang tidak konvensional di luar sistem penyimpanan energi terapung. Teknologi ini menyerap sisa tenaga dari sumber seperti angin atau surya kedalam stasiun, untuk nantinya dilepas kembali ke dalam jaringan ketika permintaan mencuat.

Data dari perusahaan jaringan listrik milik negara tersebut mengindikasikan bahwa proyek ini mendukung penggunaan sumber daya energi terbarukan, menjaga pasokan pada saat beban tertinggi, serta memastikan operasi sistem kelistrikan tetap stabil. Hal ini turut memberikan sumbangan besar dalam upaya membangun infrastruktur energi alternatif.

Kelima daerah pengeproduksi tenaga bersih ini adalah

Dari segi lokasi, kelima daerah provinsi paling atas di China yang memiliki total kapasitas simpanan energi terbarukan tertinggi adalah sebagaimana berikut:

Mongolia Dalam

Mongolia Dalam, yang dikenal juga dengan nama Nei Mongol, merupakan wilayah otonomi tingkat provinsi di bawah naungan Republik Rakyat Tiongkok. Kota ibu kotanya terletak di Hohhot, sementara beberapa pusat kota penting lainnya termasuk Baotou, Chifeng, dan Ordos.

Entitas otonom ini dibentuk pada tahun 1947, mencakup wilayah yang dulunya merupakan provinsi Tiongkok di Suiyuan, Chahar, Rehe, Liaobei, dan Xing'an, serta sebagian dari utara Gansu dan Ningxia.

Xinjiang

Xinjiang yang secara penuh disebut Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, merupakan suatu daerah otonom di dalam bawah naungan Republik Rakyat Tiongkok. Xinjiang memiliki perbatasan dengan Daerah Otonomi Tibet di sisi selatan dan Provinsi Qinghai beserta Gansu pada posisi tenggara. Di bagian lain, area ini juga mempunyai batas-batas bersama dengan Mongolia ke arah timur, Rusia menuju utara, serta Kazakhistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan hingga Kashmir di kawasan barat. Selain itu, Xinjiang pun meliputi mayoritas wilayah Aksai Chin—yang dinyatakan oleh India menjadi elemen dari Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

Shandong

Shandong atau Shan-tung adalah sebuah provinsi pesisir di timur Republik Rakyat Tiongkok. Kependekannya adalah Lu, setelah negara Lu yang berada di sini pada Periode Semi dan Gugur. Shandong bila diartikan secara harfiah adalah "timur gunung", yang menunjuk ke lokasi provinsi yang berada di timur Gunung Taihang.

Jiangsu

Jiangsu adalah sebuah provinsi yang letaknya di bagian tengah-pantai timur China dengan ibukotanya di Nanjing. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu daerah unggulan dalam hal finansial, pendidikan, teknologi, dan wisata. Batas-batas provinsi Jiangsu ada di sebelah utaranya Shandong, sementara itu di bagian baratnya berseberangan dengan Anhui; di selatan, ia memiliki perbatasan bersama Zhejiang dan Shanghai.

Ningxia

Ningxia Autonomous Region for the Hui Ethnic Group merupakan wilayah otonomi tingkat provinsi di Republik Rakyat Tiongkok. Wilayah otonomi ini dirancang untuk etnis Hui yang secara dominan menyusun populasi lokal. Kota utama dan ibu kotanya ialah Yinchuan.

Peningkatan

Di penghujung tahun 2024, proyek yang memiliki daya pasang mencapai 100.000 kilowatt atau lebih berkontribusi sebesar 62,3% dari keseluruhan, naik kira-kira 10 poin persen bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Mengenai waktu penyimpanan, bagian dari proyek baru untuk menyimpan energi yang berlangsung selama 4 jam atau lebih naik menjadi 15,4% di tahun 2024, kenaikan sebesar kurang lebih 3 poin persen dibandingkan akhir tahun 2023.

Indonesia atur penghentian operasional PLTU

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatur percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

Dalam hal terdapat ketersediaan dukungan pendanaan, pelaksanaan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU harus didahului dengan kajian percepatan pengakhiran masa operasional PLTU, sebagaimana dikutip dari Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 di Jakarta, Selasa.

Kajian percepatan pensiun dini PLTU dilakukan oleh PT PLN (Persero) berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM. Kajian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan, terhitung sejak penugasan dari menteri.

Pada studi yang dijalankan terkait early retirement bagi pembangkit listrik tenaga uap milik PLN, perusahaan wajib mencakup setidaknya empat bidang yaitu aspek teknikal, aspek legal, aspek bisnis, dan aspek finansial meliputi sumber pembiayaan. Selain itu juga harus menerapkan pedoman manajemen yang efektif bersama dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. business judgement rules .

Di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 disebutkan pula tentang standar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berencana pensiun lebih awal. Setidaknya ada tujuh persyaratan bagi pembangkit listrik tenaga uap yang bakal pensiun sebelum waktunya sesuai dengan Pasal 11 dari peraturan ministerial ini.

Berikut tujuh kriteria yang dimaksud mencakup kemampuan, umur pembangkit listrik, tingkat penggunaan, emisi dari pabrik tenaga uap batubara (PLTU), manfaat ekonomisnya, tersedianya pembiayaan domestik dan internasional, beserta dengan adanya dukungan teknologi baik lokal maupun asing.

Di samping tujuh kriteria yang disebutkan itu, program pensiun dini di PLTU juga mengacu pada kehandalan jaringan listrik secara keseluruhan, efek peningkatan biaya dasar pengadaan daya listrik terhadap tarifnya, serta implementasi aspek transtisi energi yang adil. just energy transition ).

Selanjutnya, peraturan itu pun memberikan landasan hukum kepada Menteri ESDM untuk mendirikan satuan tugas bersama yang bertujuan mengevaluasi penelitian tentang percepatan pensiun dini di PLTU serta menerapkan program penghentian layanan dini tersebut.

Kelompok tugas bersama itu melibatkan perwakilan dari kementerian/instansi yang relevan, pemerintahan lokal, kalangan akademik, serta PT PLN (Persero).

"Hasil penilaian tim kerja bersama disajikan kepada Menteri," diambil dari Pasal 14 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025.

Tanda tangan permen yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada tanggal 10 April 2025, dan dokumen ini kemudian diumumkan secara resmi pada 15 April 2025.

Anda telah membaca artikel dengan judul Pertama di Dunia dan yang Terbersih: Produksi Energi Hijau China Melebihi PLTU. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.