Ditegur karena Keluhan Biaya, SMK di Bekasi Batalkan Wisuda di Bali

Ruang Baca News SMK Karya Pembaharuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, secara resmi mencabut rencana wisuda mereka yang akan berlangsung di Bali pada Juni tahun 2025 nanti.

Pencabutan izin itu terjadi tidak lama setelah SMK tersebut ditegur oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendapat keluhan dari para orang tua siswa mengenai biaya perjalanan studi wisata.

Wali murid tersebut terbebani dengan biaya rencana kegiatan perpisahan tersebut dipatok mencapai Rp 5-6 juta.

Dedi Mulyadi pun langsung menindak tegas kepada sekolah terkait untuk menghentikan kegiatan study tour ke Bali.

Setelah menjadi sorotan di media sosial, pihak sekolah menyangkal bahwa acara itu adalah sebuah studi tur, justru mereka mengklaim bahwa ini sebenarnya merupakan acara perpisahan.

Namun, rencana acara tersebut pada akhirnya dihentikan.

"Kita akan mencoba bekerja sama dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ini artinya kita harus menghilangkan," ungkap kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin setelah diundang oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat pada hari Jumat, 25 April 2025, seperti dikutip dari sumber tersebut. Kompas.com.

Menurut kabar, acara tersebut adalah perayaan perpisahan bagi para murid dan muridwanita.

Pemisahan dilaksanakan setelah ketigatahun para siswa menjalani pembelajaran.

"Ini yang perlu diluruskan bahwa SMK Karya Pembaharuan sepanjang berdirinya sekolah tidak pernah ada study tour, tapi yang perpisahan pasca-ujian nasional dan kelulusan siswa," ujar Tetuko.

Di samping itu, Tetuko juga menolak klaim mengenai biaya acara pelepasan senilai Rp 5-6 juta seperti yang dilaporkan oleh orang tua murid kepada Dedi Mulyadi.

Dia menegaskan bahwa sejak awal penerimaan siswa untuk tahun ajaran baru, para orang tua telah setuju dengan biaya bulanan dan iuran perpisahan senilai Rp 300.000 yang harus dibayar tiap bulannya selama tiga tahun berturut-turut.

Biaya tersebut mencakup kontribusi untuk biaya pendidikan sebesar Rp 150.000, dana simpanan hingga kelulusan yang menjamin sertifikatRp 50.000, serta paket perjalanan wisuda ke Bali senilai Rp 100.000.

Nilai tersebut sudah dityetujui oleh para orang tua murid sejak awal berdasarkan surat penerimaan siswa baru.

Berdasarkan kesepakatan itu, Tetuko mengatakan bahwa jumlah total untuk pemisahannya di Bali bukanlah sebesar Rp 5-6 juta, tetapi hanya Rp 3,6 juta.

"Pemisahan yang telah disetujui bagi keluarga angkatan tahun ini mulai dari 2022/2023 saat mereka di kelas 10 adalah awalnya Rp 100.000 setiap tahunnya selama tiga tahun dan mencapai total Rp 3,6 juta," terangnya.

Setelah pencabutan acara tersebut, pihak sekolah bertanggung jawab untuk menyetorkan kembali biaya kegiatan wisuda kepada para orang tua siswa.

"Kembali setelah lulus bersamaan dengan penyerahan ijazah," tambahnya.

Tetuko menyatakan bahwa dana kolektif yang telah disumbangkan untuk acara pelepasan menuju Bali kira-kira mencapai Rp 500 juta.

Nominal tersebut dihasilkan dari kontribusi bulanan 179 murid kelas 12 yang setiap orang membayarRp 100.000 mulai saat memasuki tahun pelajaran baru 2022/2023.

Namun demikian, sebagian dari uang iuran tersebut telah digunakan untuk mengatur akomodasi kamar, transportasi bus, pakaian perpisahan, serta penyediaan makanan.

"Sekitar ratusan juta digunakan untuk pemesanan," terangnya.

Rupanya, sudah beberapa tahun belakangan sekolah menggelar perpisahan di Bali dan Yogyakarta.

Acara ini telah menjadi rutinitas tahunan untuk mengenang para pelajar yang telah menyelesaikan masa studinya selama tiga tahun.

"Telah mengunjungi Bali hanya satu kali tahun lalu, sebelum terpisanya dengan Yogya," jelas Tetuko.

Setelah acara pelepasan siswa menuju Bali dibatalkan, pihak sekolah berencana untuk menyelenggarakan upacara tersebut di dalam kawasan sekolah saja.

"Ya kita selenggarakan nanti secara internal saja, barang kali di dalam lingkungan sekolah," imbuh dia.

Duduk Perkara

Masalah muncul dalam perencanaan acara studi wisata bagi siswa SMK Karya Pembaharuan saat seorang wanita melapor kepada Dedi tentang kunjungan belajar ke Bali yang menelan biaya antara Rp 5 hingga 6 juta.

Keluhan itu direkam menggunakan telepon seluler Dedi dan di-posting di profil Instagram-nya, @dedimulyadi71, pada hari Kamis (24/4/2025).

"Saat ini saya berada di Bekasi dan ada seorang warganya yang datang untuk melapor, SMK apa?" tutur Dedi memulai pembicaraan.

Wanita itu menyatakan bahwa putranya yang sedang menimba ilmu di SMK Karya Pembaharuan Bekasi.

Pihak sekolah mengajukan opsi pembayaran melalui angsuran sebanyak Rp150.000 setiap bulannya.

"Terdapat kewajiban bagi kami untuk membayar sebesar Rp150.000 setiap bulannya selama tiga tahun," ujarnya.

Sebenarnya, para orang tua murid pun diharuskan untuk membayarkan dana pengembangan pendidikan (SPP) senilai Rp 150.000.

Maka itu, sang ibu perlu membayar sebesar Rp 300.000 tiap bulannya untuk biaya sekolah. Dia menyatakan bahwa ia tidak sepenuhnya setuju dengan nominal tersebut.

"Jadi keseluruhan berapa?" bertanya Dedi.

"Jadi, bersama SPP itu Rp300.000, lalu kami juga diwajibkan membayar untuk akhir tahun dan biaya lainnya. Total semua untuk biaya ke Bali itu, kalau tidak salah, Rp5 juta sampai Rp6 juta," ujar ibu itu kepada Dedi.

Perempuan bertudung katun rayon tersebut kemudian menyebutkan tentang larangan untuk melakukan perjalanan studi keliling di luar kota yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Dedi Mulyadi.

"Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour ke luar kota Pak?" kata ibu tersebut.  "Harus bayar berapa?" tanya Dedi.

Setelah mendengar jumlah biayanya secara keseluruhan, Dedi segera menyampaikan peringatan keras kepada pihak sekolah terkait agar mengakhiri kegiatan studi wisata di Bali.

"Bagi SMK Karya Pembaharuan Bekasi, saya meminta untuk mencabut rencana perjalanannya ke Bali. Otoritas pengizinan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apabila tetap dilakukan paksa, kita tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah konkret," kata Dedi.

Dedi pun menerangkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah diminta untuk langsung mengontak pihak sekolah dan memberikan perintah penstopan aktivitas itu.

Setelah mendengarkan respons Dedi, sang ibu menjadi agak lebih tenang.

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi sudah menyarankan untuk tidak menggelar study tour di sekolah sehingga mengurangi beban biaya bagi para orang tua murid.

Dia menyebutkan bahwa sebagian besar orang tua terpaksa mengambil utang atau menjual benda bernilai tinggi hanya untuk membayar biaya perjalanan studi wisata bagi anak-anak mereka.

Menurutnya, kegiatan seperti itu seharusnya lebih berfokus pada aspek pendidikan daripada dijadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan laba oleh pihak sekolah.

Sebagai alternatif, Dedi menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar kelas dilakukan di lingkungan sekitar yang masih memiliki nilai edukatif.

Dedi menekankan bahwa tujuan dari keputusannya adalah untuk meningkatkan sistem pendidikan berbasis karakter serta mengurangi bebannya secara finansial bagi warga masyarakat.

Pada saat yang sama, Disdik Jabar sebelumnya telah menerapkan aturan pelarangan untuk kegiatan studi wisata di luar kota pada bulan Mei 2024, berdasarkan alasan perlindungan bagi para siswa.

Kebijakan tersebut diuraikan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/KESRA mengenai Kunjungan Pelajar pada Institusi Pendidikan, tanda tangannya dilakukan oleh Pejabat Wali Negeri (Pj) Jawa Barat, Bey Machmudin, dan dikeluarkan tanggal 8 Mei 2024.

Dedi bahkan tidak ragu untuk menyingkirkan kepala sekolah yang masih bertindak melawan aturannya.

Baca berita lainnya di google news

Ikuti dan Sertakan Diri Anda ke dalam Saluran Whatsapp Ruang Baca News

Anda telah membaca artikel dengan judul Ditegur karena Keluhan Biaya, SMK di Bekasi Batalkan Wisuda di Bali. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.