Profil Lillah Sahrul Mubarok: Anggota DPRD Jawa Barat Dorong Dedi Mulyadi Lunasi Tagihan BPJS Kesehatan

KMI NEWS Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditekan oleh anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Lillah Sahrul Mubarok.

Tuntutan itu berkaitan dengan hutang Pemprov Jawa Barat terhadap BPJS Kesehatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban keuangan yang sangat besar yaitu mencapaiRp 300 miliar.

Ya, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Lillah Sahrul Mubarok menyerukan agar PemerintahProvinsi Jawa Barat segera melunasi kewajiban pembayaran utang kepada BPJS Kesehatan.

Dia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah masalah kesehatan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum membayar tunggakan kepada BPJS Kesehatan dengan jumlah sekitar Rp300 miliar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemprov dalam Anggaran Perubahan Tahun 2025 ini supaya membayar kewajiban terhadap BPJS sebesar kurang lebih Rp300 miliar, ujar Lillah, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, perlu komitmen jangka panjang dari pemerintah dengan memprioritaskan kesehatan menjadi salah satu program unggulan dengan tidak mengganggu alokasi anggaran untuk kesehatan.

Sebab, kata dia, akar masalah tunggakan ini di karenakan Pemprov Jabar menggelontorkan uang untuk membiayai pilkada serentak di 27 kota/kabupaten yang menelan biaya Rp 600 miliar.

Karena pada tahun 2030 kita akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara bersama-sama, saya harap tak ada lagi tunggakan dalam pembayaran BPJS. Saya sungguh percaya bahwa pemerintahan saat ini tidak akan menggunakan dana kesehatan untuk membiayai pemilu kepala daerah tersebut pada tahun 2030, tetapi justru memberi kesempatan lebih luas bagi alokasi anggaran kesehatan. katanya.

Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat bertanggung jawab atas hutang iuran BPJS Kesehatan senilai lebih dari Rp 334 miliar.

Dia mengeluhkan bahwa hal itu terjadi lantaran anggaran sebelumnya tidak menempatkan kewajibannya sebagai salah satu prioritas utama.

Besarnya BPJS di Provinsi Jawa Barat adalah sekitar Rp334 miliar lebih. Kemungkinan besar hal ini luput dari perhitungan anggaran awal, jadi pengeluarannya cenderung lebih fokus pada kebutuhan belanja lainnya, Menurut kutipan dari Dedi melalui akun Instagram-nya @dedimulyadi71 pada hari Sabtu, 21 Juni 2025.

Agar melunasi keterlambatan itu, Dedi mengonfirmasi bahwa pihak pemerintah berencana mencantumkan dana untuk membayar BPJS di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dimodifikasi pada tahun ini.

Dia pun sudah memberi instruksi kepada beberapa petugas terkait untuk melanjutkan penanganan masalah tersebut.

Sudah saya minta kepada Sekretaris Daerah yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas Kesehatan agar utang tersebut dimasukkan dalam APBD Perubahan, ujarnya.

Akan tetapi, tindakan tersebut berakibat sangat signifikan.

Pihak pemerintahan perlu mengurangi item-item pengeluaran yang dinilai kurang penting dan cenderung menyebabkan pembengkakan biaya dalam anggaran.

Dedi menggarisbawahi bahwa sejak tahun ini, prioritas pengeluaran pemerintahan lokal akan ditujukan untuk memenuhi keperluan esensial warganya, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Kami mengutamakan hal-hal yang memenuhi kebutuhan fundamental warga: peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan, pembangunan jalan dan sistem irigasi, pemasangan listrik dan penyediaan air bersih, serta layanan kesehatan, jelas Dedi.

"Utamakan Layanan, Bukan Kemewahan"

Dalam siaran persnya, Dedi meminta kepada kabupaten-kabupaten dan kota-kota se-entire Jawa Barat agar turut menyisihkan dana untuk transformasi dalam bidang pelayanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua penduduk dapat terlindungi lewat program BPJS.

Apa maknanya jika kita makan di hotel, bertemu untuk berdiskusi di hotel, serta tertidur di hotel, sementara warga negara yang sedang dirawat di rumah sakit merasai kesedihan dan tak mendapat pelayanan lantaran BPJS mereka belum lunas? ujarnya dengan nada tegas.

Lebih-lebih jika sampai ada korban jiwa akibat kurangnya layanan. Itu semua adalah dosa kita. tambah dia.

Bagaimana sebenarnya profilenya Lillah Sahrul Mubarok?

Riwayat Lillah Sahrul Mubarok

Menurut laporan Tribun Timur, M. Lillah Sahrul Mubarok, S.Sos merupakan wakil dari semangat perubahan di kota Tasikmalaya yang terdiri atas individu muda.

Dia lahir pada tanggal 20 Februari 1995 di Tasikmalaya dan saat ini bertugas sebagai wakil rakyat dalam jabatan anggota DPRD untuk masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2029 mewakili Dapil 15, mencakup kabupaten serta kotamadya Tasikmalaya.

Dengan latar belakang pendidikan sarjana serta tekad untuk memberdayakan, Lillah datang menyampaikan harapan warga melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berkerja di Komisi 5 DPRD, dia secara aktif terlibat dalam berbagai masalah kemasyarakatan, mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan juga proteksi sosial.

Di samping itu, Lillah juga diandalkan sebagai bagian dari Dewan Pertimbangan, tempat yang penting untuk merumuskan agenda serta tujuan utama dari institusi perlegislasian.

Bermukim di Jl. Soekarno Hatta, Bandung, Lillah tetap menjaga hubungan dengan penduduk setempat dan memastikan aspirasi masyarakat Tasikmalaya didengar secara efektif di lembaga legislatif.

Untuk Lillah, berstatus sebagai wakil rakyat tidak hanya merupakan sebuah posisi tetapi juga suatu bentuk komitmen dalam mewujudkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung perkembangan daerah yang disayanginya.

(KMI NEWS)( Bangkapos.com /Tribun Timur/Tribun Jabar)

Anda telah membaca artikel dengan judul Profil Lillah Sahrul Mubarok: Anggota DPRD Jawa Barat Dorong Dedi Mulyadi Lunasi Tagihan BPJS Kesehatan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.