Menteri Keuangan Ingatkan: Kepala Daerah Harus Fokus pada Data Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Suahasil Nazara mengingatkan para pejabat daerah untuk fokus pada indikator seperti tingkat kemiskinan, jumlah penganggur, serta pertumbuhan inflasi.

Hal itu dikemukakan oleh Suahasil ketika berpartisipasi sebagai pembicara dalam Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025.

1. Kepala daerah diminta perhatikan konsumsi rumah tangga

Dia menggarisbawahi bahwa keuangan negara adalah instrumen untuk melaksanakan mandat undang-undang dasar, yaitu membawa keadilan dan kelimpahan bagi semua warga negara. Suahasil juga menyatakan betapa pentingnya mempertimbangkan konsumsi rumah tangga sebab ini menjadi bagian dari elemen-elemen yang mendukung well-being atau kesejahteraan, seperti Produk Domestik Bruto. Banyak dukungan finansial dari pemerintah disalurkan kepada publik dengan tujuan meningkatkan tingkat pengeluaran di kalangan masyarakat umum.

"Pemerintah memberikan subsidi gaji agar rumah tangga menerima manfaat dan dapat meningkatkan pengeluarannya. Selanjutnya, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan dengan tujuan membantu keluarga dalam memperoleh pendapatan serta dukungan yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah," terangnya.

Bank Dunia Ungkap Sebab Kembalikan Indikator Batas Kemiskinan

2. Diminta untuk memperhatikan sektor primadona berdasarkan potensi yang ada di setiap wilayah.

Di lain sisi, Suahasil juga meminta kepala daerah agar memperhatikan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian di wilayah masing-masing. Hal itu seperti sektor pertanian atau sektor lain sesuai dengan potensi yang dimiliki.

“Tentu nanti kebijakan Ibu-Bapak diarahkan kepada sektor mana yang penting untuk daerah yang bersangkutan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, para peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan perencanaan pembangunan di daerah masing-masing. Mereka juga mengemukakan sejumlah kendala yang dihadapi sehingga memerlukan solusi, termasuk masukan penanganan dari pemerintah pusat.

Angka Pengangguran Masih Tinggi, Luhut: 67 Ribu Lapangan Kerja Tersedia Akhir Tahun

3. Pemimpin lokal memiliki peranan signifikan dalam menyelaraskannya antara perencanaan pengembangan nasional dengan local.

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy menjelaskan peran penting kepala daerah dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Penyelarasan ini mencakup antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Supaya antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah itu serasi,” jelasnya.

Ia menuturkan, perencanaan pembangunan memerlukan orkestrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan tersebut harus terintegrasi antara jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tak hanya itu, perencanaan juga harus terkoordinasi agar tercipta sinergi antardaerah, antarwaktu, serta antarfungsi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, perencanaan pembangunan membutuhkan kesinambungan dari waktu ke waktu. Hal ini penting karena tidak semua pelaksanaan perencanaan dapat selesai dalam waktu singkat.

“Nah, ini yang menyebabkan kita harus lebih sering bertemu,” ujarnya.

Pemerintah Akan Tunjukkan Ramalan IMF tentang Pengangguran Itu Keliru

Anda telah membaca artikel dengan judul Menteri Keuangan Ingatkan: Kepala Daerah Harus Fokus pada Data Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.