Prabowo Dorong Pembukaan Impor, Indef Warnai Khawatir Kerusakan Ekonomi

, JAKARTA — Pihak pemerintah berniat membuka kran impor seterluasnya untuk barang-barang penting yang dibutuhkan oleh penduduk. Meskipun begitu, mengimpor tanpa adanya pembatasan dianggap dapat memperburuk situasi. ekonomi negara.

Andry Satrio Nugroho dari Kementerian Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef menyebut bahwa jika tidak diatur oleh peraturan yang ketat, skema tersebut bisa mempercepat kemerosotan perekonomian dalam negeri.

"Kita menghadapi penurunan ekspor akibat tarif yang dipasang Trump, sementara impor semakin tidak terkontrol, menyebabkan cadangan devisa berkurang dan nilai tukar rupiah melemah. Hal ini membuka peluang menuju krisis, bukan solusi untuk menenangkan dampak tarif Trump," ungkap Andry pada hari Rabu (9/4/2025).

Dia mengamati bahwa pembukaan lebar keran impor bisa menimbulkan defisit dalam neraca perdagangan. Selama tiga tahun belakangan ini, walaupun tetap berada di posisi surplus, angka tersebut telah terus merosot untuk perdagangan Indonesia.

Pada tahun 2022 mencapai US$54,5 miliar kemudian jatuh menjadi US$37 miliar di tahun 2023, dan terus merosot hingga US$31 miliar pada 2024. Berdasarkan pola tersebut serta bila impor dibiarkan tanpa pembatasan, Andry menganggap tidak mustahil bahwa Indonesia akan berubah menjadi negara dengan defisit perdagangan.

Menurutnya, akibat membuka impor tanpa batasan kuota ini memiliki dampak yang sangat merugikan. Karena rendahnya kemampuan pembelian masyarakat, pengeluaran keluarga sebagai fondasi utama ekonomi dalam negeri juga mengalami penurunan.

"Kita terperangkap dalam lingkar setan perekonomian. Sektor industri menurun, daya beli masyarakat melemah, para investor meninggalkan negara, hasil eksport kurang memadai, dan import semakin tidak terkontrol. Ini pastinya merupakan suatu krisis yang mendalam," katanya.

Dia menuturkan, pernyataan yang diungkap oleh Presiden RI Prabowo Subianto terkait impor itu juga sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol.

Apalagi, beberapa tahun terakhir ini pasar domestik sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China.

"Barang-barang berharga rendah, termasuk yang tidak sah, dengan mudah mengalir ke pasaran kita. Jika kita saat ini melepaskan pengereman, gelombang produk murah ini mungkin menjadi tsunami untuk industri tempatan," katanya.

Dia menyebutkan bahwa sektor manufaktur yang padat tenaga kerja seperti textile, alas kaki, serta elektronika ringan tengah mengalami lonjakan pemutusan hubungan kerja masif.

Jika kran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan.

“PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan”, ungkapnya.

Andry pun berpendapat bahwa pernyataan Presiden tersebut mengindikasikan kurangnya rasa kepentingan segera serta ketidakhadirannya pedoman ekonomi yang tegas.

"Sebenarnya arahnya kemana? Satu sisi kita mempromosikan kemandirian dalam bidang pertanian, energi, serta pengolahan produk mentah, namun di sisi lain kita malah dengan leluasa membuka pintu untuk impor barang-barang tersebut. Inilah sebuah kontradiksi yang sangat nyata," ungkapnya.

Oleh karena itu, Andry mengingatkan bahwa kebijakan pemberian izin impor tanpa supervisi yang ketat jangan sampai berubah menjadi praktik tak terkendali dan liar.

"Perlu adanya peraturan yang kuat, tepat sasaran, serta mengutamakan kebutuhan nasional. Jika tidak, masalah tak sebatas di industri terparal atau devisa habis. Yang lebih besar adalah penurunan kemampuan pembelian warga negara, meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja, dan lenyapnya keyakinan dalam arah kebijakan ekonomi kita," tutupnya.

Sekarang sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada kementerian dan lembaga yang relevan agar mencabut kebijakan kuota impor.

Pernyataan itu dikemukakan Prabowo saat berhadapan dengan para pengusaha, ekonom, dan akademisi dalam rangkaian kegiatan Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, pada hari Selasa (8/4/2025).

Perintah itu diberikan oleh Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

"Jelas saja, Menteri Koordinatoran, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya telah memberikan instruksi untuk menghapuskan kuota impor khususnya untuk produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat," ujar Prabowo saat melakukan silaturahmi ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.

Selanjutnya, Prabowo menyebutkan tentang aturan teknis (pertek) di departemen yang bisa mempersulit aktivitas bisnis. Dia menegaskan bahwa ke depannya, Pertek baru dari masing-masing departemen berhubungan dengan hal tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.

"Jangan buat batasan-batasan A B C, cuma perusahan tertentu yang dipilih berhak untuk mengimpor barang. Itu tidak adil, kami telah menjadi warga negara Indonesia selama bertahun-tahun, mari hindari aturan semacam itu," katanya.

Anda telah membaca artikel dengan judul Prabowo Dorong Pembukaan Impor, Indef Warnai Khawatir Kerusakan Ekonomi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.