Menkominfo Bereaksi: Prabowo Merumuskan Kebijakan Baru TKDN

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan komentar terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memodifikasi aturan Tingkat Kedaulatan Dalam Negeri guna merespons kebijakan tariff impor dari Amerika Serikat.

"Bahasa yang digunakan Prabowo sebenarnya tidak berarti mengurangi, melainkan mencari solusi. Oleh karena itu, tujuannya adalah menemukan cara bagi TKDN," jelas Meutya Hafid saat ditemui setelah penandatanganan MoU Rumah Subsidi untuk Wartawan di Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 8 April.

Dia memberi contoh bahwa Apple sebelumnya memenuhi syarat TKDN dengan cara lain, yaitu lewat investasi di sektor pendidikan dan pembinaan tenaga kerja.

"Contohnya seperti Apple di masa lalu, kami pernah mentransfer pendekatannya ke bidang pendidikan dan hal-hal serupa," jelasnya.

• Menteri KKP: Diskusi Tentang Tarif Impor untuk Melindungi Daya Saing Industri Nelayan
• Prabowo Ingatkan agar Peraturan Menteri Dagang Nomor 8 tentang Impor dicabut jika Tidak Memberikan Keuntungan

Regulasi mengenai TKDN tertuang di dalam Peraturan Menteri Industri Nomor 29 Tahun 2017 yang membahas Detil serta Metode Penghitungan Nilai TKDN untuk Ponsel Selular, Komputer Handphone, dan Komputer Tablet.

Pemerintah mengizinkan ketentuan yang lebih lentur lewat tiga opsi berbeda untuk mematuhi persyaratan TKDN:

• Rencana produksi, yaitu membuat barang secara lokal atau mendirikan sebuah pabrik.
• Rencana pengembangan aplikasi, menciptakan aplikasi di Indonesia
• Struktur inovatif melalui pendirian Sentra Inovasi yang menerima investasi segar atau mengajukan ide pengembangan terkait teknologi informasi dan komunikasi lokal.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa TKDN jangan sampai diterapkan dengan paksa apabila nantinya berdampak negatif terhadap persaingan produk lokal. Dia menyatakan, "Motif dibalik aturan TKDN adalah bagus yaitu untuk mendorong semangat nasionalisme. Tetapi kita perlu bersikap realistis." Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menghadiri Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Menguatkan Ketahanan Ekonomi Bangsa di Jakarta, Selasa (8/4).

Menurut dia, aturan tersebut perlu dijalankan dengan cara yang realistis supaya tidak merugikan persaingan bisnis industri lokal. Oleh karena itu, dirinya mengharuskan timnya untuk tidak mentuntut terlalu keras tentangTKDN bila hal itu nantinya malah memberatkan pabrik dalam negeri.

Sebagai gantinya dari pemberlakuan target kandungan lokal yang paksa, Prabowo menyarankan metode berbasis insentif sebagai solusi lainnya. Dia juga dengan tegas memberitahu jajarannya agar menyusun peraturan tentang Tingkat Kecukupan Dalam Negeri (TKDN) yang sejalan dengan kemampuan industri di tanah air.

"Para menteri diminta untuk berhenti sejenak. Hanya perlu membuat TKDN yang realistis. Isu ini sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek seperti kapabilitas lokal, pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan. Hal ini tidak dapat diatasi hanya dengan mengeluarkan aturan," katanya.

Pernyatan Prabowo tersebut merupakan tanggapan atas saran dari Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, yang mengungkap berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia, termasuk tekanan fiskal, penguatan mata uang Rupiah, dan proses deindustrianisasi.

Anda telah membaca artikel dengan judul Menkominfo Bereaksi: Prabowo Merumuskan Kebijakan Baru TKDN. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.