Kepala Sekolah Diganti Setelah Memaksa Siswa SD Pakai Pakaian Lebaran, Dedi Mulyadi Tetap Mendukung

Kepala Sekolah Dasar Negeri Sawahkulon Purwakarta, Dedi Mulyandi, dijewukan sementara dari posisinya lantaran menerapkan peraturan yang tidak biasa.

Dia menuntut agar murid-murid di SDN Sawahkulon Purwakarta harus menggunakan pakaian Lebaran saat kembali ke sekolah pada hari pertama pasca liburan Idulfitri.

Kebijakan tersebut juga menimbulkan respons yang kuat akibat dianggap tak sesuai dengan sasaran pembelajaran.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengumumkan penonaktifan sementara Dedi Mulyadi dari jabatan Kepala SDN Sawahkulon Purwakarta.

Putusan itu dibuat sesudah menerima petunjuk langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, mengenai kebijakan sensitif yang dilaksanakan oleh Dedi Mulyadi.

"Yang bersangkutan (Dedi Mulyadi) sudah kami nonaktifkan. Untuk sementara, Kepala SDN Sawahkulon dijabat oleh pelaksana tugas," ujar Purwanto saat dikonfirmasi Tribun Jabar , Selasa (8/4/2025).

Dia menggarisbawahi bahwa tipe kebijakan seperti itu tidak berhubungan secara langsung dengan tujuan utama yaitu aktivitas belajar-mengajar di sekolah.

Purwanto, yang biasa dipanggil Kang Ipung, menekankan pentingnya agar kebijakan di sekolah selalu sesuai dengan tujuan dasar pendidikan.

"Seperti halnya baju lebaran, itu tidak memiliki kaitannya dengan pendidikan atau silaturahmi," katanya.

"Pastikan tidak menerapkan aturan yang malah memberatkan atau menyulitkan para orangtua murid," kata Kang Ipung.

"Percayalah bahwa kebijakan itu tak berkaitan dengan sasaran pendidikan," ungkap Purwanto.

"Peristiwa semacam itu tak sepatutnya berlangsung di lingkungan pendidikan, khususnya mengenai acara halalbihalal ataupun penampilan busana lebaran," tambahnya.

Dia menegaskan kepada semua kepala sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Purwakarta agar lebih waspada saat menyusun peraturan.

"Silsilah memang perlu, tetapi jangan mencampuri perkara yang tak berkaitan dengan pembelajaran utama," katanya tegas.

Di sisi lain, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyatakan tegas bahwa keputusan tersebut malah mengundang kontroversi.

Dia juga memberikan perintah untuk menonaktifkan Dedi Mulyadi.

"Perintah saya kepada Dinas Pendidikan di Purwakarta adalah dengan cepat mencopot jabatan Kepala Sekolah SDN Sawahkulon," tegas Saepul.

"Aturan yang dia buat tak mengakui situasi keuangan para orangtua murid dan bisa jadi akan menumpulkan bebannya bagi mereka," tambahnya.

Bupati yang dikenal dengan sapaan akrab "Om Zein" ini mengharapkan agar insiden semacam itu tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah lain di wilayah Purwakarta.

Dia menegaskan kebutuhan akan peraturan yang berfokus pada keuntungan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Dedi Mulyadi yang telah di-non-aktifkan oleh Disdik Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa dia merasa ikhlas dengan keputusan tersebut.

Dia menerima secara ikhlas pemecatan dari jabatannya sebagai kepala sekolah SDN Sawah Kulon itu dengan hati yang terbuka.

"Saya setuju dengan keputusan Disdik Purwakarta. Semoga ini menjadi langkah positif bagi saya untuk lebih menghargai apa yang ada," kata Dedi ketika dihubungi melalui telepon pada hari Selasa, 8 April 2025.

Dedi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Disdik Purwakarta yang telah memberinya kesempatan untuk menjabat sebagai Kepala SDN Sawahkulon.

"Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga saya bisa berkontribusi lebih baik di tempat lain," tambahnya.

Untuk sementara, posisi Kepala SDN Sawahkulon dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), sesuai dengan keputusan yang diambil Disdik Purwakarta.

Sebaliknya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengkritik pegawai negeri sipil (PNS) yang biasanya hanya fokus pada pekerjaan Administrasi.

Dedi menyebutkan bahwa tak semua permasalahan bisa diatasi hanya dengan berada di dalam kantor.

Sebagai contoh, menurutnya, permasalahan para ibu yang bekerja sambil mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah saat waktu kerja.

Ini merupakan sektor peningkatan kapasitas wanita dan pelindungan anak.

Namun di seluruh penjuru kota Bandung, terdapat para ibu yang membawakan anak-anak mereka atau bahkan anak-anak itu menjual sesuatu saat jam sekolah.

"Menurut pendapatku, mereka akan menghadapi masalah dalam waktu lama," ungkap Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung, pada hari Selasa, 8 April 2025.

Menurutnya, jangan biarkan Dinas Penegakan Kesejahteraan Perempuan dan Anak provinsi Jawa Barat serta kabupaten/kota hanya berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan anak tanpa tindakan yang nyata.

Namun, realitasnya di lapangan masih terdapat banyak anak yang meninggalkan pendidikan untuk bekerja di jalan.

itu memang belum diperbaiki. jadi, saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan lebih strategis.

"Bukan hanya berfokus pada aspek Administrasi, seruan untuk pemberdayaan wanita berkumandang dimana-mana, namun para wanitalah disekitar kita yang belum mendapatkan hak tersebut. Ini merupakan salah satu strategi," ujarnya.

Masalah-masalah semacam itu, menurutnya, takkan terselesaikan bila hanya dilakukan di dalam ruangan.

Di masa mendatang, Dedi Mulyadi berharap Pemprov Jawa Barat dapat mendorong perubahan budaya kerja di instansi pemerintah tingkat kabupaten dan kota.

"Maka jika pemerintah provinsinya menjadi lebih efisien, maka kabupaten atau kotanya juga akan mengikuti dengan efisiensi yang sama. Kemudian, apabila pemerintah provinsi memiliki strategi yang baik, kabupaten atau kota pun akan ikut serta dalam hal tersebut dan hasilnya sudah terlihat saat ini," jelasnya.

Tindakan promosi untuk memajukan budaya kerja di sektor pemerintahan telah ditunjukkan oleh Dedi Mulyadi melalui kunjungannya ke beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Karawang guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, mulai dari penanganan banjir, pengendalian alih fungsi lahan, sampai pembetulan sistem infrastrukturnya.

Kepala daerahnya hari ini telah memulai upaya mereka dalam mendukung kampanye kebersihan dan lingkungan.

"Oleh karena itu, elemen-elemen yang lebih konkret amat diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan," ujarnya.

Berikut ini semua berasal dari berbagai inovasi yang tidak hanya tercipta di lingkungan kantor saja.

Namun, kelahiran terjadi di beragam daerah yang tersebar throughout Provinsi Jawa Barat saat kita mengobservasi fenomena lingkungan tersebut," katanya.

Info lebih lanjut dan menarik lainnya ada di Google News

Anda telah membaca artikel dengan judul Kepala Sekolah Diganti Setelah Memaksa Siswa SD Pakai Pakaian Lebaran, Dedi Mulyadi Tetap Mendukung. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.