Jangan Khawatir Penangguhan Hibah Pesantren, Yang Terpenting Rakyat Jabar Bahagia - Dedi Mulyadi

Ruang Baca News – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pemberian sementara Dana Hibah Pesantren ditangguhkan untuk mendukung prioritas keperluan pokok penduduk Jawa Barat terlebih dahulu.

Putusan tersebut menuai kritikan dari beberapa anggota DPRD, tetapi Dedi bersedia menghadapi hal itu untuk kebaikan masyarakat luas.

"Saya tidak keberatan jika DPRD mengkritik atau mencaci saya. Yang terpenting adalah warga Jawa Barat bisa bersyukur dan berbahagia," ungkap Dedi ketika dimintai konfirmasinya. Ruang Baca News melalui panggilan telepon pada Jumat (25/4/2025) malam.

Karena itu, melanjutkan Dedi, tindakan penyesuaian sementara tersebut dilakukan. dana hibah pesantren Hal itu diambil untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Sebelumnya, berbagai item dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti yang dialokasikan untuk Gubernur serta sebagian besar kementerian, sudah dikurangi agar bisa dialihkan kepada prioritas utama warga Jawa Barat.

"Dana yang dialokasikan untuk gubernur serta kementerian dan lembaga lainnya dikurangi, hal ini bertujuan untuk memberi ruang pada pendanaan keperluan dasar warga negara, misalnya pembangunan jalan, penyediaan perumahan, pemasangan listrik, tanggap darurat bencana alam sampai dukungan bagi mereka yang terkena pemindahan paksa," ungkapnya.

Diperlukan dana untuk memenuhi keperluan penduduk.

Dedi menyebutkan bahwa timnya amat memerlukan dana guna mencukupi keperluan pokok warga Jawa Barat. Hal ini seyogyanya dimengerti oleh seluruh pihak terkait.

Pada kesempatan tersebut, saat melakukan wawancara, Dedi menyinggung tentang pertanyaannya mengenai kritikan serta reaksi tajam yang datang dari beberapa anggota DPRD terhadap penangguhan dana hibah. Dia juga menyampaikan bahwa mereka sendiri tidak ada niat untuk mengacaukan atau merusak anggaran para perwakilan rakyat ini.

"Seharusnya yang kesal adalah kepala dinas karena dana mereka dikurangi, sedangkan anggaran DPRD tidak kami sentuh," ujarnya.

Utamakan prinsip kehati-hatian

Dedi juga menyampaikan bahwa penundaan bantuan hibah, termasuk untuk pondok pesantren, dilakukan atas dasar prinsip kehati-hatian.

"Saya harus mengevaluasi kembali kebijakan bantuan hibah sebelumnya. Terdapat banyak informasi yang kurang akurat serta tak masuk akal. Kemudian ada beberapa lembaga baru tanpa transparansi mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, penyebaran dana hibah cenderung terkonsentrasi di daerah tertentu seperti Tasik dan Garut. Hal ini tentunya mengabaikan asas kesetaraan," katanya.

Dia menggarisbawahi bahwa penundaan tersebut tidak sama dengan pembatalan.dana hibah akan dipindahkan lagi melalui APBD revisi yang dijadwalkan untuk bulan Juli nanti.

"Saya enggan menjadi seorang gubernur yang terlihat konyol dengan menyetujui surat perintah hibah yang belum pasti keakuratannya. Hibahan tersebut hanya ditangguhkan, bukannya dicabut. Saya memerlukan waktu untuk melakukan pengecekan sehingga dana bisa dialokasikan secara tepat," ungkapnya tegas.

Dedi juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana hibah di masa lalu.

"Bila dihadapkan pada audit selama empat tahun terakhir, saya percaya ada banyak masalah. Untuk alasan ini, saya harus menghindari diri agar tak tertarik dalam kasus tersebut akibat penandaan surat penghargaan bagi lembaga yang tidak layak menerimanya. Saya enggan disandera seperti pemimpin wilayah lainnya," ujarnya.

Siap buka-bukaan jika terpaksa

Langkah Dedi Mulyadi ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

"Saya lebih baik dicaci maki DPRD, tapi kebijakan saya tepat dan benar. Saya melakukan ini demi kebaikan bersama," tutupnya.

Namun jika dirinya terus diserang terkait penudaan hibah ini, Dedi menyatakan siap membuka data hibah sebelumnya jika terpaksa.

"Saya itu pantang buka-bukaan karena sebagai birokrat tidak etis, kecuali terpaksa," tandas Dedi.

DPRD kritik Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa keputusan Gubernur Jabar tersebut telah mengabaikan aspirasi publik dan mencederai semangat kolaborasi.

"Kebijakan pencabutan itu bukan saja melupakan keinginan masyarakat, tapi juga merusak jiwa kerjasama dan asas konsultasi," ungkap Ono di Bandung, Jumat (25/4/2025), sebagaimana dilaporkan Antara.

Orang yang adalah politisi PDI-P ini mengungkapkan kekecewaannya atas penolakan beberapa saran masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa adanya diskusi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk dukungan untuk organisasi masyarakat serta ide-ide dari kabupaten atau kota terkait.

"Walau terdapat pesantren yang mendapatkan sumbangan berkat hubungan politik, hal tersebut tetaplah wajar. Seperti layaknya ketika gubernur memberikan janji dukungan saat menghadiri acara di wilayah atau organisasi tertentu," jelasnya lebih lanjut.

Dia menggarisbawahi bahwa apabila terdapat lembaga penerima yang dianggap kurang pantas, seharusnya dilaksanakan proses verifikasi daripada secara langsung dicoret tanpa melibatkan DPRD maupun perwakilan pesantren.

Lebih lanjut, Ono menilai bahwa prinsip pembangunan yang kolaboratif—berbasis Pancasila dan kearifan lokal Sunda seperti Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh—belum terimplementasi secara nyata dalam kebijakan anggaran Pemprov Jabar.

Anda telah membaca artikel dengan judul Jangan Khawatir Penangguhan Hibah Pesantren, Yang Terpenting Rakyat Jabar Bahagia - Dedi Mulyadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.