Anggota DPRD dorong penegakan hukum terkait dugaan gangguan sistem bank DKI Jakarta

, Jakarta Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta Justin Adrian menggulirkan Bank DKI melibatkan penegak hukum untuk mendalami penyebab gangguan sistem layanan yang terjadi sejak 29 Maret 2025. Gangguan pada bank milik pemerintah daerah Jakarta itu menyebabkan nasabah kesulitan mengakses layanannya, termasuk transfer antarbank, pada periode Lebaran 2025.

Menurut Justin, Bank DKI harus menginformasikan keberadaan tanda-tanda tersebut. serangan siber kepada lembaga penegak hukum. “Saya mendorong jajaran direksi DKI, bilamana memang ada indikasi-indikasi peretasan, itu supaya melibatkan penegak hukum,” kata Justin dalam keterangan tertulis pada Selasa, 8 April 2025.

Dia menilai gangguan layanan Bank DKI telah menyulitkan nasabah. Contohnya, kata dia, nasabah tidak bisa melakukan transfer antarbank dan transaksi pembayaran menggunakan QRIS lewat aplikasi JakOne Mobile.

Justin berujar upaya penegakan hukum diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. “Yang dipikul ini kan kepercayaan dari masyarakat DKI Jakarta, nasabah juga,” ucap politikus Partai Solidaritas Indonesia itu.

Sikap yang sama juga disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo. Pramono meminta persoalan gangguan layanan Bank DKI yang berlarut untuk diproses secara hukum dan dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. “Ini sudah keterlaluan, nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono pada Selasa, 8 April 2025 melalui akun Instagram @pramonoanungw.

Pramono turut menyatakan akan mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. “Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan Direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ucap dia.

Ia meminta tak ada yang ikut campur soal masalah ini. Bahkan, ia mengatakan, tak akan segan mengambil tindakan apabila ada pihak internal Pemprov Jakarta yang ikut campur. “Kenapa ini dilakukan, untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” ujar dia.

Pada Selasa, 8 April 2025, jajaran direksi Bank DKI mengklaim sistem layanan mereka telah kembali normal. Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo menyampaikan nasabah sudah dapat melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank, hingga pembayaran tagihan seperti biasa.

Agus menyatakan bahwa adanya penundaan dalam pelayanan disebabkan oleh rangkaian kegiatan perawatan sistem yang sudah berjalan selama beberapa hari belakangan. Ia pun menunjukkan kesedaran akan dampaknya dengan berkata, "Kami sadar betul kalau tindakan perbaikan sistem tersebut turut membawa keresahan kepada sejumlah pelanggan kami."

Ervana Trikarinaputri bersumbang dalam penyusunan artikel ini.

Anda telah membaca artikel dengan judul Anggota DPRD dorong penegakan hukum terkait dugaan gangguan sistem bank DKI Jakarta. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.