Sekolah Rakyat Siap Uji Guru: Intip Kriteria yang Dibutuhkan

Pemerintah bertujuan untuk meluncurkan hingga seratus proyek atau fasilitas tersebut. sekolah rakyat Seantero Indonesia di tahun 2025. Pendidikan dasar untuk jenjang SMA bakal diluncurkan pada bulan Juni atau Juli 2025, tepatnya saat pembukaan semester baru yang bertepatan dengan tahun ajaran 2025/2026. Beberapa langkah persiapan yang diambil oleh pemerintah meliputi penyetujuan guru atau guru Untuk melaksanakan pengajaran di sekolah rakyat, Kemendikdasmen merancang perekrutan sebanyak 60 ribu guru guna mendampingi siswa-siswa di sekolah-sekolah tersebut yang ditangani oleh Kementerian Sosial.

Program Sekolah Rakyat adalah ide utama Presiden Prabowo Subianto yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari kalangan kurang mampu agar bisa meningkatkan standar kehidupannya serta menjadi pendorong perubahan dalam masyarakat, sehingga membantu mengakhiri siklus kemiskinan.

Sekolah Rakyat dibuat mirip dengan sekolah asrama atau boarding school Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, pada fase awal, program tersebut bakal dijalankan mulai dari tingkat pendidikan SMA. Namun, Prabowo berharap bahwa rentang penerima manfaat dapat dikembangkan sampai ke level Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Calon Pengajar di Sekolah Rakyat Harus Menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru

Kemendikdasmen menyatakan salah satu syarat dalam proses seleksi guru untuk sekolah rakyat adalah calon guru memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Direktur Jenderal untuk Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru di Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyebut bahwa timnya akan melakukan seleksi terhadap para guru yang telah mendapatkan sertifikat PPG Prajabatan atau masih belum ditugaskan di tempat manapun. "Mereka belum mempunyai status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), jadi nantinya akan diberi status tersebut," ungkap Nunuk setelah acara Taklimat Media Rapor Pendidikan 2025 di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, pada hari Selasa lalu, sebagaimana dilansir demikian. Antara .

Nunuk menyebutkan saat ini ada sekitar 50 ribu guru lulusan PPG yang belum memiliki penempatan di mana pun dan siap mengikuti seleksi guru sekolah rakyat. Sejauh ini, pihaknya belum mengajukan syarat khusus perihal proses rekrutmen guru untuk sekolah rakyat.

Pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, Mensos menyampaikan bahwa para guru setelah menyelesaikan tahapan seleksi akan diberi pelatihan khusus sebelum mulai mengajar di sekolah-sekolah dasar. Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa pihak berwenang akan mencoba memasukkan guru-guru tersebut ke dalam satuan pendidikan dasar terdekat dengan rumah mereka masing-masing jika sesuai dengan persyaratan dan lokasi yang tersedia.

Menkominfo Mengkritik Sekolah Rakyat yang Mempekerjakan Guru PNS

Menteri Sosial menyebut bahwa pihaknya sedang menyiapkan matang Program Sekolah Rakyat yang bakal dilaunching tak lama ini. "Tim kami sudah melaksanakan pertemuan koordinatif. Terdapat berbagai kelompok kerja, seperti kelompok penentu kurikulum, pengumpulan tenaga pendidik, dan juga kelompok untuk infrastruktur," ujarnya saat memberikan klarifikasi kepada media di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025.

Gus Ipul menjelaskan bahwa dalam merekrut tenaga pengajar di sekolah-sekolah dasar, pihak berwenang akan memilih guru-guru dari kalangan pegawai negeri sipil atau PNS yang berhasil melewati proses penyeleksian. Dia juga menambahkan bahwa setelah para calon guru ini lolos ujiannya, mereka akan menerima pelatihan khusus sebelum mulai mengajarkan murid-murid di sekolah-sekolah tersebut.

"Ketua tim perekrutan adalah Prof Nuh (dahulu Menko Pendidikan Nasional tahun 2009 hingga 2014 yaitu Mohammad Nuh). Kami juga telah memiliki tim dari Kemendikdasmen dan Dikti (Kemdiktisaintek), serta beberapa pakar lainnya yang kami minta untuk membantu," jelasnya.

Terkait proses seleksi bagi para calon siswa di sekolah-sekolah milik negara, Gus Ipul menyebut bahwa terdapat beberapa langkah yang perlu dipatuhi oleh setiap peserta. "Langkah pertamanya adalah mereka harus masuk dalam decili 1 atau 2 dari Data Terpadu Sosioekonomi Nasional (DTSEN) dan memenuhi standar tertentu," jelasnya. Dia juga menambahkan bahwa masih ada serangkaian tahap lainnya yang telah dirancang dengan baik." katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU tersebut menambahkan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para kandidat pelajar untuk memastikan keikutsertaan mereka dalam program sekolah rakyat dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan dari hal ini adalah agar bisa mencegah potensi timbulnya kasus pemutusan pendidikan bagi murid-murid di pertengahan jalan.

Oleh karena itu, penerimaan peserta didik akan lebih difokuskan kepada anak-anak yang tinggal di dekat tempat penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul, sesuai dengan rencana yang sudah disusun, para calon siswa tersebut akan menjalani proses Orientasi terlebih dulu sebelum memasuki program pembelajaran resmi di sekolah rakyat.

Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah sampai sekarang berlangsung lancar. Tidak hanya itu, banyak wilayah bahkan telah mendaftarkan beberapa tempat potensial untuk mendirikan sekolah rakyat. "Sebagai contoh, di Jawa Timur nyaris semua kabupaten dan kota sudah mengajukannya. Mari kita lihat apakah beberapa provinsi lain juga dapat melakukannya," jelas Gus Ipul.

Perekrutan guru akan dilakukan pada akhir Maret atau awal April tahun 2025.

Sektor sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut bahwa mereka merancang penambahan tenaga pengajar sebanyak 60 ribu guru guna melanjuti pendidikan di institusi dasar dan menengah masyarakat. "Barusan dikonfirmasi memerlukan 60 ribu lebih guru lagi. Selanjutnya akan dilakukan distribusi dari para guru yang telah terdaftar atau dengan melakukan rekruitmen tambahan, ini tetap dalam tahapan persetujuan," jelas Mu’ti saat ditemui di Area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025.

Mu'ti menyebutkan bahwa akan ada dua jenis kurikulum untuk sekolah dasar. Yang pertama adalah kurikulum sekolah unggulan yang ditangani oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Sedangkan yang kedua merupakan Kurikulum Merdeka yang kini sudah berlaku di sejumlah sekolah.

Mensos mengatakan bahwa sekolah-sekolah ini direncakan untuk membuka pendaftaran bagi siswa dan guru di akhir Maret hingga awal April tahun 2025. Akan tetapi, implementasinya masih bergantung pada persetujuan dari Presiden Prabowo.

Menurut Gus Ipul, proyek ini diprediksikan akan dimulai paling lambat pada Juli 2025, terutama di area-area yang telah dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang cukup. Hingga saat ini, sebanyak 53 tempat telah disiapkan untuk menggelar sekolah rakyat. Namun angka itu mungkin bertambah setelah adanya diskusi lebih jauh dengan pemimpin lokal. "Dari segi peralatan dan kondisi fisik, kita sudah siap di 41 pusat layanan serta gedung-gedung Kementerian Sosial. Lalu di Jawa Timur ada sembilan titik, dua lagi dari perguruan tinggi, dan satu lainnya di Sumatera Barat. Dengan demikian total menjadi 53 tempat," ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul menggarisbawahi bahwa sekolah rakyat adalah sekolah tanpa biaya dan segala keperluan murid akan terpenuhi saat dijalankannya program tersebut. "Semua pendidikan bebas dari biaya. Termasuk seragam, makanan, semuanya gratis serta tersedia asrama bagi para siswa," jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa program pendidikan masyarakat itu adalah hasil kerjasama antara berbagai departemen, institusi, serta pemerintah setempat. "Inilah sebuah upaya tim, Kemensos bukan yang hanya bertindak sendiri," ungkap Gus Ipul.

Hendrik Yaputra , Rizki Dewi Ayu , Eka Yudha Saputra , dan Antara bersumbang dalam penyusunan artikel ini.

Anda telah membaca artikel dengan judul Sekolah Rakyat Siap Uji Guru: Intip Kriteria yang Dibutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.