BYD di Subang Dilanda Kecurigaan Ormas, Dedi Mulyadi: Bukan Premanisme, Tetapi Praktik Calo Landaskan

PIKIRAN RAKYAT Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa perihal pengembangan pabrik kendaraan bermotor listrik dari China BYD yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, tidak berkaitan dengan aktivitas preman atau organisasi masyarakat, melainkan terkait dengan praktik-calonya lahan.

Di dunia bisnis, dibutuhkan ketersediaan nilai tertentu untuk bisa melakukan investasi. Namun faktanya, harga lahan ditetapkan dengan sangat mahal.

Beberapa pihak mengambil kesempatan dalam kondisi tersebut untuk meraih untung dari modal asing yang masuk.

"Gunaian masalah yang terjadi di Subang sebenarnya tak melibatkan kekerasan seperti premanisme namun lebih kepada penyalahan lahan," ungkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berada di Bandung, hari Kamis tanggal 24 April 2025.

Isu Premanisme Ormas

Demul menyatakan bahwa isu kekerasan terkait premanisme adalah berita yang sudah usang. Saat ini situasinya telah banyak berubah.

Beberapa pemilik lahan mungkin telah membayar uang muka terlebih dahulu kepada seseorang, lalu mereka menetapkan harga yang sangat mahal. Katanya, ada yang mematok harga hingga 20 juta rupiah per meter, ada juga yang seharga 10 juta rupiah per meter, bahkan ada yang hanya 5 juta rupiah per meter," tambahnya.

Dedi berpendapat bahwa perilaku kekerasan yang terjadi selama pembangunan pabrik BYD sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang, mengingat adanya tindakan dari organisasi masyarakat tersebut.

"itu bukan berita baru lagi. Silakan periksa saat ini telah menjadi sangat aman. Perhatikan saja, pengelolaan keamanan seperti premanisme tidak terjadi lagi di tempat tersebut. Bahkan orang yang menjual air mineral juga sudah jarang sekali ditemui disana. Ini adalah informasi usang. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan adalah tindakan. Sebab ketika masalah muncul, harus segera ditangani," tambahnya.

Pembanguan Pabrik BYD

Menurut dia, kemajuan pabrik BYD sedang berlangsung dengan lancar, termasuk persetujuan akses toll dari kementerian tersebut.

"Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala," lanjut Dedi Mulyadi.

Ia mengaku akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak guna kepastian investasi.

"Saya akan mengatur hal ini dengan cepat, yakni bertemu antara tim pembebasan lahan dari perusahaan tersebut dengan para warga setempat, dan proyek itu mungkin baru diselesaikan minggu depan," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengharapkan agar pemerintah dengan cepat bertindak dalam penanganan masalah organisasi masyarakat tersebut, karena proses konstruksi pabrik ini terhambat oleh kelompok dari suatu ormas.

"Terjadi beberapa masalah berkaitan dengan aktivitas preman dan organisasi masyarakat yang menghambat proyek pembangunan fasilitas produksi BYD. Menurut saya, hal tersebut perlu ditindaklanjuti secara tegas. Pihak pemerintah seharusnya bersikap kuat agar dapat menyelesaikan situasi ini," ungkap Eddy melalui akun Instagram-nya.

Anda telah membaca artikel dengan judul BYD di Subang Dilanda Kecurigaan Ormas, Dedi Mulyadi: Bukan Premanisme, Tetapi Praktik Calo Landaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di website Kaweden MYID.